Soal Simulasi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2

11. Media pengumuman yang wajib digunakan untuk pengadaa barang dengan nilai di
atas Rp 1 Miliar adalah :
a. Surat kabar nasional
b. Internet
c. Surat kabar daerah
d. Radio daerah

12. Pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola adalah :
a. Perbaikan jalan
b. Pengadaan ATK
c. Pembangunan jembatan
d. Pembangunan jalan

13. Apabila hasil pembuktian secara nyata terhadap kualifikasi calon pemenang lelang
ternyata berbeda dengan formulir isian kualifikasinya, maka panitia :
a. Menggugurkan calon pemenang tersebut tetapi tidak memasukannya dalam
daftar hitam selama 2 (dua) tahun

Soal Simulasi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1

Jenis soal Pilihan Ganda

1. Unsur pokok yang dinilai dalam evaluasi teknis perusahaan jasa konsultasi adalah:
a. Pengalaman perusahaan dan metodologi serta kualifikasi tenaga ahli
b. Pengalaman perusahaan dan metodologi serta jumlah tenaga ahli
c. Pengalaman perusahaan dan metodologi serta kemampuan keuangan
perusahaan
d. Pengalaman perusahaan dan metodologi serta peralatan yang dimiliki

2. Yang bukan merupakan tugas pokok panitia/ pejabat pengadaan adalah :
a. Menetapkan HPS
b. Menandatangani Pakta Ientegritas
c. Menyiapkan dokumen pengadaan
d. Mengusulkan calon pemenang

Soal Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa

Soal-soal ini terdiri atas 3 bagian besar, yaitu:

    * Jenis Soal Betul atau Salah sebanyak 25 Nomor
    * Jenis Soal Pilihan Ganda sebanyak 55 Nomor
    * Jenis Soal Pilihan Ganda dalam bentuk Kasus sebanyak 10 Nomor

Ini adalah soal Betul – Salah sebanyak 12 Nomor.


1. Kuitansi dan Surat Perintah Kerja dapat digunakan sebagai pengganti kontrak untuk pembelian barang senilai Rp. 5 juta.

Pembahasan:
Sebenarnya ada 2 aturan disini, untuk nilai dibawah 5 juta, dapat menggunakan kuitansi, sedangkan di atas 5 juta hingga 50 juta, menggunakan SPK tanpa jaminan pelaksanaan. Namun, apabila nilai 5 juta ke bawah mau menggunakan SPK, ya tidak apa-apa. Dasar hukunya adalah Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 31 Ayat 3 dan 4.

Jawaban: Betul

Pedoman Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi

a. Tata Cara Permohonan Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

•  Tata cara permohonan

b. Formulir Kelengkapan Ujian

• Formulir Absensi Peserta Ujian 
• Formulir Peserta Ujian
• Formulir Rekap Biodata
• Setting Ruangan Peserta Ujian

c. Prosedur (SOP) Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

• Prosedur Pelaksanaan Ujian Sertifikasi

Prosedur Pendaftaran Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Berbasis Kompute

Untuk Melakukan Proses Ujian Sertifikasi Berbasis Komputer di Laboratorium Komputer LKPP adalah sebagai berikut :

Prosedur Pendaftaran
Peserta wajib melakukan registrasi pendaftaran secara online di web www.lkpp.go.id bagian Registrasi.

Peserta ujian harus mengisi biodata secara lengkap dan benar karena biodata tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam mencetak sertifikat ahli pengadaan.

Peserta harus mengirim surat tugas minimal 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal ujian. Apabila peserta tidak mengirimkan maka registrasi dinyatakan BATAL.

Sistem Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Komputer

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  melakukan soft-launching Sistem Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Komputer. Soft launching  dilakukan oleh Plt Kepala LKPP Agus Rahardjo didampingi oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia – Eiko Whismulyadi, di Ruang Sertifikasi LKPP  lt 17, Jakarta.

Eiko Whismulyadi menjelaskan Sistem Ujian Sertifikasi Berbasis Komputer yang rencananya akan diresmikan pada bulan Maret 2010 ini dimaksudkan untuk  memperluas akses kepada para pejabat yang akan ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Modus Penipuan Sertifikasi Pengadaan

PENIPUAN berupa Undangan Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kepada pejabat pemerintah dan perorangan;

OLEH Panitia Diklat dan Ujian Sertifikasi Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Publik, Bappenas.

BAPPENAS (Pusat Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Publik) TIDAK MELAKSANAKAN pelatihan keahlian pengadaan barang/jasa bagi aparat instansi lain di luar Bappenas.

Ujian yang dilaksanakan oleh LKPP hanya atas permintaan instansi atau lembaga diklat instansi maupun perguruan tinggi.

Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa

Setelah beberapa kali diberi tugas oleh LKPP untuk mengajar tentang materi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, sebenarnya saya agak kurang PD juga sih soalnya sertifkat yang sekarang dimiliki hanya lulus dengan nilai terendah yaitu L-2, meskipun mungkin bisa agak dimaklumi karena pada waktu ikut ujian tahun 2006 dulu, pengetahuan saya dalam masalah tender dan pengedaan barang jasa masih nol besar. Baru jadi PNS, belum pernah pengalaman dalam pelelangan sekalipun, tahu-tahu disuruh ikut ujian, hanya bermodal ikut diklat selama 2 hari, lumayan juga sih bisa lulus, soalnya kalau ujian jaman dulu itu soalnya lumayan labih sulit dari soal ujian sekarang, kemudian sistem penilaiannya juga dengan sistem minus untuk jawaban yang salah (jadi tidak bisa ngitung kancing deh hehe…). Dan hasilnya dulu sebenarnya lumayan prestisius, dari seratus lebih yang ikut, yang lulus cuman 7 (tujuh) orang, termasuk saya dengan nilai L-2.